02f9630a-edf2-4cd6-be76-8b4b1737bbd4

Diskriminasai terhadap Perempuan terkait Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi di Indonesia

Universal Periodic Review (UPR) merupakan mekanisme baru pada UN Human Rights Council, yang disepakati pada 15 Maret 2006 melalui resolusi No.60/251. Dalam rangkaian proses UPR ini, Office High Commissioner of Human Rights (OHCHR) akan membentuk Working Group yang bertugas untuk menilai National Report, yaitu laporan resmi dari pemerintah, serta Stakeholder Report, yaitu laporan independen dari organisasi/lembaga non-negara. Kedua laporan itu akan dinilai untuk mendapatkan gambaran situasi pemenuhan HAM secara faktual dan berimbang. Dalam hal ini, Stakeholder Report memegang peranan penting untuk memberikan gambaran utuh situasi pelanggaran HAM di negara masing-masing, sebagai acuan dalam proses review dan pemberian rekomendasi bagi negara. Hingga saat ini, UPR telah dilaksanakan sebanyak 2 putaran; setiap putaran membutuhkan proses selama 4,5 tahun. Indonesia pertama kali mendapatkan penilaian pada 2012.

Pada putaran 2012, Indonesia mendapat rekomendasi terkait Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) dari 13 negara, yang kesemuanya diterima oleh pemerintah Indonesia. Namun, tidak ada satu pun Stakeholder Report dari Indonesia yang memberikan laporan tentang HKSR secara khusus. Pada putaran 2012, terdapat 3 rekomendasi kuat tentang HKSR, yaitu dari Spanyol, Belgia, dan Kuba. Spanyol memberikan rekomendasi atas penghapusan segala bentuk hambatan hukum dan politik yang mendiskriminasi dan melanggar hak seksualitas dan reproduksi perempuan. Belgia merekomendasikan jaminan akses universal untuk pendidikan, alat kontrasepsi, dan kesehatan reproduksi bagi remaja perempuan. Kuba merekomendasikan penguatan program dan inisiatif yang bertujuan untuk menjamin hak–hak kesehatan, khususnya untuk mengurangi angka kematian ibu. Ketiganya diterima oleh pemerintah Indonesia dan akan dievaluasi pada pelaksanaan UPR 2017.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (KMSHKSR) membuat dan mengirimkan laporan untuk 27th session UPR yang akan dilaksanakan pada Mei 2017 berdasarkan catatan pelaksanaan kerja 5 lembaga serta analisis situasi HKSR di Indonesia hingga Agustus 2016. KMSHKSR adalah koalisi yang terdiri dari 5 LSM, yaitu Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Yayasan Pendidikan Kesehatan Perempuan (YPKP), Instituta Hak Asasi Perempuan (IHAP), Samsara. dan Women on Web (WoW).

KMSHKSR menuliskan bahwa pemerintah Indonesia belum dapat melaksanakan HKSR secara maksimal, pun sudah menunjukkan perhatian sebagai tindak lanjut rekomendasi UPR 2012. Peraturan Pemerintah No.61/2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1/2016 tentang jaminan akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, khususnya layanan aborsi aman, sudah dikeluarkan. Kedua peraturan yang merupakan turunan dari Undang-Undang No.36/2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa layanan aborsi aman dapat diberikan dalam 2 kondisi, yakni pada kehamilan karena perkosaan dan kedaruratan medis yang membahayakan nyawa ibu hamil dan atau janinnya. Akan tetapi, itu tidak dapat dijalankan dengan baik karena adanya pasal-pasal KUHP yang kontra terhadap kondisi itu. Pada KUHP pasal 299, 347, 348, 349, 481, dan 483 menyebutkan bahwa siapa saja yang memberi informasi dan layanan, juga melakukan aborsi mendapat ancaman pidana. Berangkat dari hal itu, KMSHKSR membuat laporan yang fokus pada tiga isu, yaitu 1)akses kontrasepsi, 2)kriminalisasi aborsi, dan 3)kriminalisasi pada tenaga kesehatan (Nakes).

Kurangnya akses kontrasepsi akan menyebabkan kehamilan tidak direncanakan, yang kemudian akan berujung pada aborsi tidak aman. Sementara itu, kriminalisasi Nakes ketika memberikan pendidikan, informasi dan saran tentang alat kontrasepsi akan berdampak pada kemampuan Nakes dalam memberikan informasi komprehensif serta memberikan layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Ketiga isu tersebut berkaitan satu sama lain.

Situasi lebih buruk akan terjadi pada perempuan yang tidak menikah di mana mereka rentan mendapat diskriminasi bahkan dibatasi haknya ketika ingin mengakses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk diskriminasi pada layanan prenatal, antenatal, dan post-natal. Sementara itu, perempuan yang sudah menikah membutuhkan izin suami untuk memilih alat kontrasepsi. Jika tidak mendapatkan izin, perempuan tidak memiliki hak untuk menentukan pilihan dan membuat keputusan untuk menunda kehamilan, jumlah anak, dan jarak kehamilan. Dampak atas situasi itu tercermin pada beberapa data berikut: 1)SDKI 2012 mencatat bahwa 11,2% perempuan tidak memiliki akses pada kontrasepsi; angka itu meningkat menjadi 14,78% pada SDKI 2014, 2)BKKBN (2015) mencatat bahwa setiap tahun tercatat 2,5 juta kasus aborsi tidak aman di Indonesia; 800.000 di antaranya terjadi pada remaja perempuan dan perempuan tidak menikah, 3)Angka kasus HIV pada remaja usia 15—24 tahun adalah 5.990 atau 19,4% dari total kasus di Indonesia (Kemenkes 2015).

Proses dan waktu yang dibutuhkan dalam pembuktian kasus perkosaan menyulitkan perempuan untuk mengakses layanan aborsi aman, pun sudah dipayungi peraturan perundang-undangan. Ketiadaan informasi seksualitas yang komprehensif di Indonesia menyebabkan perempuan tidak memiliki pemahaman yang baik tentang siklus menstruasi mereka dan terlambat menyadari bahwa dirinya hamil.

Setidaknya, ada 15 perempuan dipidana karena melakukan aborsi selama 2012—2016 seperti yang ditemukan dalam putusan pengadilan yang tercatat. Bukan hanya itu, ada 9 orang yang membantu perempuan mengakses informasi dan layanan serta 14 perempuan yang memberikan layanan dipidana. Kemudian, KMSHKSR juga melakukan proses FGD yang mengungkapkan bahwa semua tenaga kesehatan menolak untuk memberikan informasi, saran, dan layanan terkait kontrasepsi dan aborsi karena takut akan ancaman pencabutan izin praktik dan dipidanakan.

KMSHKSR memberikan rekomendasi sebagai berikut.

  1. Pemerintah Indonesia harus menghapus seluruh kebijakan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten–kota yang membatasi perempuan dan remaja perempuan dalam mengakses informasi, saran, dan layanan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.
  2. Pemerintah Indonesia harus memberikan jaminan akses kontrasepsi untuk semua perempuan, tanpa terbatas pada status perkawinan serta izin pasangan.
  3. Dekriminalisasi aborsi dalam segala kondisi dengan penghapusan seluruh kebijakan dan hukum yang membatasi perempuan untuk mendapatkan layanan aborsi aman.
  4. Pemerintah Indonesia harus memperkuat kerja sama dan koordinasi antardepartemen serta kolaborasi dengan masyarakat sipil, termasuk remaja dan kelompok minoritas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program untuk memastikan penguatan layanan kesehatan seksual dan reproduksi di asemua level.
  5. Pemerintah Indonesia harus memintatechnical assistance dari Office High Commissioner of Human Rights (OHCHR) dalam pelaksanaan rekomendasi UPR, treaty bodies, dan mekanisme lainnya.

Contact person:

Mira (IHAP) :0813 – 3866 – 1597

Tirza (Samsara): 0812 – 2670 – 8004

Mitra (YPKP): 0812 – 8059 – 0022

Nanda (YKP): 0815 – 8660 – 2575

Amalia (WoW): 0816 – 1313 – 350

 

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *