Skala prioritas yang menempatkan laki-laki sebagai sentral bukan tanpa alasan. Prinsip patrilinear, adalah landasan pokok masyarakat TTU. Dalam praktek kehidupan sehariā€“hari, segala urusan baik tingkat mikro,maupun makro, masyarakat TTU berprinsip bahwa segela persoalan dan urusan hanya akan terselesaikan bilamana dibicarakan dan dilakukan oleh laki-laki. Dengan demikian, perempuan hanya menjadi pelengkap hidup bagi laki-laki.

Dalam urusan rumah tangga misalnya, perempuan sedikit sekali diberi kesempatan untuk berkarir (terutama perempuan yang tinggal di pedesaan). Kesempatan untuk mengeksplorasi kemampuan diri sangat dibatasi. Terbukti, banyak orang tua yang tidak ingin menyekolahkan anak perempuannya karena dianggap tidak bermanfaat bagi keluarga. Akibat dari prinsip ini, banyak perempuan di kabupaten TTU dengan pendidikan terbatas selalu berusaha memecah kebuntuhan dengan jalan menjadi tenaga kerja di luar negeri yang kenyataannya justeru menuai banyak persoalan.

Selain sempitnya akses perempuan untuk mendapatkan hak di dalam rumah tangga, di ranaha publik, tingkat partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan di tingkat publik sangat rendah. Rendahnya tingkat partisipasi perempuan di ranah publik merupakan bukti akumulasi akibat dari diskriminasi hak perempuan yang seharusnya diperoleh dalam keluarga terutama hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak sebagimana laki-laki pada umumnya.

Sebuah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa di kabupaten TTU, keterbatasan akses terhadap hak-hak dasar perempuan (terlebih perempuan yang tinggal di pedesaan) memicu beragam persoalan sosial di TTU. Sebagai contoh, akibat minimnya pendidikan, perempuan desa tidak memiliki skil dan wawasan yang terbuka. Dampaknya; perempuan tidak hanya kehilangan kesempatan di dunia kerja. Namun, pengetahuan-pengetahun yang seharusnya dimiliki seorang ibu menjadi sangat jauh dari kehidupan perempuan desa di kabupaten TTU.

Diskriminasi hak perempuan yang seolah sudah membudaya tidak disadari sebagai penghambat proses pembangunan Sumber Daya Manusia kabupaten TTU. Hal tersebut disebabkan karena pendekatan yang digunakan pemerintah selalu menggunakan konsep top-down. Persoalan-persoalan mengenai hak asasi perempuan selalu hanya sekedar menjadi pelengkap visi-misi pembangunan. Hemat saya, sepanjang pemerintah tidak berinisiatif mengambil langkah komprehensif terkait masalah sossial yang membelit masyarakat TTU, maka sepanjang casino online itu pula konsep pembangunan sumber daya manusia khusunya perempuan hanya akan sebatas wacana lusuh.

Karena itu, melalui tulisan singkat ini, saya ingin memberikan beberapa pemikiran praktis (jika lolos seleksi, bisa dikembangkan dalam langkah yang lebih konkret) sebagai titik tolak untuk membuka tabir diskriminasi terhadap hak perempuan di Kabupaten TTU.

Pertama; persoalan sosial khususnya kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki di kabupaten TTU adalah sebuah persoalan sosio-kulturtal. Karena itu, untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan budaya. Pemetaan serta identifikasi praktek budaya baik keseharian maupun dalam tataran adat perlu diprofil dengan baik sesuai dengan kultur wilayah masing masing dalam hal ini, Biboki,Insana dan Miomafo, diaman tiga wilayah ini menjadi wilayah swap-raja dengan cirikhas praktek budaya yang berbeda-beda namun secara umum masih dalam satu kesamaan yang utuh.

Kedua;Pemerintah daerah sebagai penyelenggara Negara perlu mengambil langkah konkret terhdap penyelesaian atas diskriminasi terhap hak-hak perempuan. Pelibatan berbagai stake holder sangat perlu untuk dilakukan pemerintah daerah.Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan lembaga-lembaga non pemerintah yang bergerak dalam bidang kesetaraan gender patut dijadikan partner sehiingga bisa terjadi sharing program. Sebab, jika pemerintah sendiri berjalan maka hanya akan sebatas melaksanakan protakoler birokraasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa LSM tentu memiliki visi misi serta target pencapaian yang lebih tajam terhadap sebuah persoalan yang dibidangi.

Ketiga;setelah pemerintah membuka diri dengan pihak ketiga, langkah yang perlu diambil adalah menggunakan sistim pendekatanbottom-up dimana semua polemik tentang diskriminasi hak asasi perempuan di Kabupaten TTU harus diselesaikan degan prinsip menjadikan masyarakat sebagai subyek sehingga keterbukaan informasi atas persoalan diskriminasi hak perempuan bisa terakses dengan baik dan utuh. Satu langkah yang patut dijadikan kunci adalah memanfaatkan kearifan lokal sebagai sarana penyelesaian persoalan hak asasi perempuan. Pelibatan perempuan desa dalam kegiatan focus group discussion adalah sebuah hal yang mutlak dilakukan. Hemat saya, jika konsep yang digunakan adalah konsep Tolas (sebuah model musyawarah secara adat masyarakat TTU) maka gap antara misi yang ingin dicapai dengan persoalan hak asasi perempuan di TTU akan teratasi.

Terakhir, pelibatan lembaga-lembaga adat adalah hal yang patut untuk dipertimbangkan karena kuatnya sistim dan tatanan adat di Kabupaten TTU, membuat masyarakat khususnya masyarakat pedesaan masih sangat respek terhadap pemimpin-pemimpin adat.

Saya optimis, jika beberapa konsep dasar tersebut dilaksanakan dengan baik, maka langkah-langkah strategis lainya dapat diakses dengan baik dan misi perjuangan kesetaraan hak perempuan di kabupaten TTU akan tercapai sebagaimana yang dinginkan.Sekian.(Marcel Manek)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *