IMG_20170117_132938_HDR_1484634631041

Isu Perempuan Dan Anak Diabaikan

Kelompok Dengan Pengaruh Politik Kuat Lebih Diutamakan

JAKARTA, KOMPAS – Isu Perempuan dan anak masih diabaikan. Banyak pejabat ataupun politisi yang tidak memandang penting isu tersebut. Bahkan, tidak sedikit diantara mereka yang sama sekali tidak memahami dampak positif dari upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Peneliti kebijakan publik Saidiman Ahmad berpendapat, isu pemberdayaan perempuan dan anak tergolong isu mewah di dalam pemerintahan. “Artinya, banyak elite yang menganggap isu tersebut bukan prioritas. Bahkan, sama sekali tidak memahami pentingnya perlindungan anak serta pemberdayaan perempuan,” ucapnya, di Jakarta, Minggu (15 /1).

Isu yang bergaung di daerah ialah isu – isu populis, terutama yang bisa menaikkan popularitas dalam masa pemilihan kepala daerah. Menurut Saidiman, hal ini terjadi karena masyarakat baru belajar berdemokrasi.

Selain itu, daerah yang hendak menerapkan kebijakan pro pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga terbentur masalah birokrasi yang berbelit – belit. “Sistem lebih mengutamakan prosedur, bukan hasil. Akibarnya, proses penerapan kebijakan berlangsung sangat lambat,” ujar Saidiman.

Secara terpisah, Komisioner Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan Nina Nurmila menilai, kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak sering dianggap tidak penting karena tidak memberi pengaruh politik yang kuat. Karena itu, pemerintah pusat bersama lembaga swadaya masyarakat harus lebih giat memberikan penyuluhan kepada pemangku kebijakan.

Kondisi itu, menurut Nina, diperparah persoalan mutasi pegawai negeri sipil. “Sering staff atau pejabat PNS yang dimutasi tidak memiliki kesadaran dan pengetahuan seperti pendahulunya. Akibatnya, waktu habis untuk pelatihan ulang, bukan peningkatan kapasitas,” katanya.

Ia mengusulkan pada lembaga negara dan pemerintah daerah untuk memastikan agar pejabat yang dimutasi menurunkan pengetahuan kepada penggantinya.

Memahami

Di Serpong, Papua Barat, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yambise mengatakan, upaya pencegahan kekerasan seksual belum maksimal karena mayoritas masyarakat, termasuk penegak hukum, belum sepenuhnya memahami indikator perlindungan anak dan perempuan.

“orang – orang dewasa harus melindungi anak – anak dan menghormati hak – hak anak. Data menunjukkan, 70 persen pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang terdekat, karena tidak memiliki kesadaran untuk melindungi anak,” ujarnya, Sabtu (14 /1).

Ia datang ke Papua Barat untuk mengunjungi Kelurahan Kladufu, sorong Timur, tempat terjadinya kekejaman seksual yang menewaskan KM (5), pekan lalu. Selain menemui keluarga KM, Yohana menemui tiga pelaku kekejaman, yaitu R (19), L (18) dan N (usia tidak diketahui karena tidak memiliki akta kelahiran), di Kepolisian Resor Sorong Kota.

“Sungguh mengecewakan. Pemuda yang semestinya membangun bangsa dan melindungi adik – adiknya malah melakukan kekerasan,” kata Yohana ketika bertemu dengan para pelaku.

R akan dikenai hukuman maksimal sesuai dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Perlindungan Anak. Adapun kedua rekannya bila terbukti berusia kurang dari 18 tahun akan dituntut dengan UU No. 11/ 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menyalahkan Faktor Luar

Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Sorong Setyo Hastiarwo mengatakan, kekerasan kerap terjadi karena posisi posisi perempuan dan anak sangat rentan. Data P2TP2A Sorong memperlihatkan, sejak Desember 2016, di Kelurahan Kladufu, terjadi tiga kasus kekerasan seksual, termasuk pembunuhan KM.

Satu Kasus adalah pemerkosaan seorang siswi SMP oleh ayanh kandungnya, sedangkan satu kasus lainnya ialah pemerkosaan seorang perempuan oleh sebelas pemuda. “Tidak seorangpun pelaku mengonsumsi alkohol sebelum dan ketika melakukan kejahatan tersebut,”kata Setyo.

Menurut dia, kesadaran masyarakat untuk melapor kini memang meningkat sehingga aparat penegak hukum dapat dengat cepat memproses kasus. Namun, upaya pencegahan kekerasan dengan meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan masih minim.

Sebagai gambaran, dari 41 kelurahan di Kota Sorong, baru dua kelurahan diantaranya yang memiliki Program Pengasuhan Anak terpadu Berbasis Masyarakat. Program ini berfungsi memberdayakan orang – orang dewasa agar peduli dan siap melindungi anak.

Pendeta Geraja Pantekosta di Indonesia yang bertugas di Kladufu, Yaning Repi, mengakui, perlakuan masyarakat terhadap perempuan dan anak sangat tidak tidak adil. Mereka rentan dipukuli dan diterlantarkan. Ia mengakui, belum ada intervensi yang dilakukan untuk menghentikan kekerasan tersebut.

Pemerintah sudah mencanangkan gerakan Kabupaten/ Kota Layak Anak dengan 31 indikator. Beberapa daerah, seperti Denpasar (Bali) dan Bondowoso (Jawa Timur), sudah menunjukkan rasa kepemilikan terhadap program dan menghasilkan perubahan positif.

 

Sumber : Harian Kompas (Senin, 16 Januari 2017)

 

 

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *