Dalam sebuah diskusi bersama di sebuah kampus di Jakarta yang diselenggarakan oleh gerakan #IAMBRAVEINDONESIA, psikolog Nunky Suwardi mengutip sebuah pernyataan yang dilontarkan seorang ibu kepada anaknya yang adalah penyintas pemerkosaan,”Ah kamu cari alasan saja biar tidak mengaji!.” Menurut Nunky hal ini menjadi salah satu contoh kesulitan yang dialami penyintas pemerkosaan untuk mengungkapkan pengalaman buruknya, bahkan kepada ibunya sendiri.

Nungky adalah seorang psikolog yang bertugas membantu para penyintas pemerkosaan melepas beban masa lalu yang traumatis di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dari apa yang disampaikan Nunky, anak yang berhenti mengaji tadi tidak diizinkan oleh ibunya melapor ke polisi karena menurut ibunya guru agama itu adalah orang terkenal, akan sia-sia dan menjadi boomerang jika mereka melapor.

Kasus perkosaan seringkali tidak dilaporkan karena dianggap aib yang seharusnya ditutup rapat-rapat. Hal ini menjadi kesulitan dan hambatan dalam mendata kasus-kasus pemerkosaan. Keluarga korban seringkali tidak ingin kasus tersebut dibawa ke meja hijau supaya masyarakat umum tidak mengetahuinya. Ada dua hal utama yang seringkali menjadi penyebab ditutup rapatnya kasus-kasus pemerkosaan. Pertama, pelaku pemerkosaan adalah keluarga dekat atau orang yang dikenal oleh korban dan keluarganya. Kedua, proses hukum yang panjang dapat memicu luka-luka psikologis untuk muncul kembali dan membuat situasi korban lebih buruk.

Tuntutan bagi para penyintas pemerkosaan di Indonesia seringkali justru semakin memberatkan situasi traumatis mereka. Para penyintas ini dituntut untuk memberikan bukti, salah satunya visum. Sedangkan visum dokter pasti melibatkan pemeriksaan organ genital yang mungkin membangkitkan trauma. Selain pemeriksaan fisik ini, korban pemerkosaan juga berpotensi dimintai keterangan yang berulang-ulang oleh polisi. Pada akhirnya, di persidangan, mereka harus bersaksi dimana mereka akan dihadapkan dengan pelaku yang mampu menggoncang kondisi psikologisnya. Hal-hal inilah yang membuat banyak penyintas dan keluarganya memilih diam.

Selain hal-hal tersebut, ketidaktahuan juga menjadi salah satu alasan penyintas dan keluarga memilih diam. Seorang penyintas pernah berbagi bahwa ia baru sadar jika hubunngan seks yang dialaminya adalah pemerkosaan ketika ia berusia 15 tahun. Sebelumnya, sejak ia berusia 7 tahun dan diperkosa oleh “orang rumah” ia tidak pernah menyadari bahwa ia diperkosa. Setelah menyadari pemerkosaan yang menimpanya, penyintas ini mulai menutup diri dan perasaan menyakitkan muncul karena rumah tak lagi aman.

Toilet training sebenarnya jadi cara bagi orang tua untuk kasih tahu anaknya mana yang boleh disentuh, mana yang tidak. Itu tidak terjadi juga sama saya, jadi saya tidak mengerti. Seandainya ada kesadaran para orang tua mengajari anak-anak pendidikan seks, menjadi korban pemerkosaan bisa dihindari.

Nunky menambahkan bahwa selama ia mendampingi penyintas pemerkosaan, pelaku dapat diidentifikasi sebagai seseorang yang punya hubungan dengan korban dan belum tentu adalah orang yang tidak berpendidikan. Ironisnya, pelaku bisa jadi seorang tokoh agama, pendidik (guru atau dosen), hingga polisi.  Seorang korban berusia 13 tahun yang ia dampingi diperkosa oleh tujuh orang dan ketika ia melaporkan kasusnya, ia kembali diperkosa oleh polisi yang menangani kasusnya. Pihak petugas hukum yang seharusnya melindungi, pihak keluarga yang seharusnya mendukung korban serta lingkungan sosial sekitar korban cenderung memojokkan, menyalahkan dan tidak percaya pada korban.

Catatan Tahunan 2017 dari Komisi Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa kekerasan seksual berada di peringkat kedua untuk kekerasan di ranah personal/rumah tangga (34 persen atau 3.495 kasus), dan peringkat pertama di ranah komunitas (74 persen atau ). Data kasus kekerasan seksual terhadap perempuan termasuk pemerkosaan itu secara tidak langsung menunjukkan jumlah perempuan yang menjadi korban.

Sementara itu, dari Survei Kekerasan Anak Indonesia hasil kerja sama Kementerian Sosial serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan jumlah kekerasan seksual pada anak laki-laki dan perempuan hampir sama besar yakni sekitar 6 persen. Jika dihitung dari perkiraan jumlah anak di Indonesia sebanyak 87 juta anak berusia di bawah 18 tahun, maka terdapat 400.000 anak yang mengalami kekerasan seksual. Salah satu kota yang cukup memprihatinkan dalam kasus kekerasan seksual adalah Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada 2014 hingga 2016, Direktur LSM Rumah Perempuan Libby Sinlaeloe menangani jumlah kasus kekerasan seksual mencapai 159 kasus. Angka dilaporkan jauh lebih banyak karena pelaku umumnya adalah keluarga.

Meski jumlah kasus pemerkosaan cenderung bertambah, masyarakat kerap kebingungan dengan langkah yang harus dilakukan setelah peristiwa terjadi. Wakil Direktur Yayasan Pulih, Nirmala Ika mengatakan, “Idealnya usai kejadian korban melapor di kepolisian agar bukti-bukti masih mudah diperoleh. Kepolisian yang akan memberikan surat pengantar visum yang bisa menjadi rujukan di pengadilan. Jika korban melakukan visum lebih dahulu, baru kemudian ke kepolisian maka korban hanya akan mendapat surat keterangan medis yang tak bisa menjadi rujukan hukum.”

Sesungguhnya sangat penting bagi masyarakat untuk memiliki kesadaran memperlakukan penyintas sebagai orang yang patut dipercayai penuturannya. Menjadi penyintas, apalagi penyintas kekerasan seksual membuat kondisi emosional dan psikologis sangat campur aduk karena daerah privat yang diserang, sehingga situasi akan makin sulit bagi penyintas pemerkosaan ketika orang tidak percaya apalagi menyalahkan.

Nirmala dari Yayasan Pulih, yang membantu para korban kekerasan, menyarankan agar korban didampingi oleh orang-orang yang berpengalaman. Pendampingan psikolog berguna untuk membantu emosi yang naik turun, selain dukungan utama dari keluarga korban. Psikolog juga berfungsi untuk menolong keluarga yang harus beradaptasi dengan kondisi pasca kejadian yang mengguncang seluruh keluarga. Pemulihan kejiwaan dibutuhkan demi alasan jangka panjang agar para penyintas pemerkosaan dapat menjalani hidup berumah tangga dengan leluasa.

Psikolog Nunky Suwardi menyebutkan, separuh kliennya mengalami kesulitan berhubungan seksual dengan pasangan karena jiwanya belum pulih. Meski didampingi oleh psikolog, Nirmala menyarankan penyintas kekerasan seksual tetap berada di rumahnya, bukan dibawa ke Rumah Aman yang akan mengubah rutinitas dan keseharian penyintas. Rumah Aman dibutuhkan jika pelaku berada di rumah yang sama dengan korban atau membahayakan nyawa korban, karena itu Rumah Aman hendaknya menjadi solusi terakhir.

“Yang harus diamankan adalah pelaku, bukan korban. Namun di Indonesia pelaku justru bebas berkeliaran,” tegas Nirmala.

Guna menghentikan kasus pemerkosaan, salah satu cara adalah keberanian para penyintas untuk bersuara dan menyeret pelaku ke hadapan hakim. Meski tidak mudah, namun langkah hukum yang membuktikan pelaku bersalah sangat membantu pemulihan para korban. Menurut seorang penyintas yang saya temui, “Walaupun pelaku bilang memperkosa karena pakaian kita, harus diingat kita tidak bersalah. Yang harus disalahkan adalah pelaku karena kekerasan seksual itu adalah salah satu hal terburuk yang bisa dilakukan manusia kepada manusia lain.”

*Artikel asli ditulis oleh Monique Rijkers di website Magdalene.co edisi Selasa, 28 November 2017. Monique Rijkers adalah inisiator #IAMBRAVEINDONESIA yang bertujuan menginspirasi para penyintas kekerasan seksual dan mengedukasi anti-kekerasan seksual di kampus. Bekerja sebagai jurnalis selama 14 tahun hingga Januari 2017. Pendiri yayasan Hadassah of Indonesia dengan salah satu program Tolerance Film Festival yang sudah berlangsung dua tahun berturut-turut.

**Untuk melihat artikel asli, silakan klik disini.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *