AdvocacyMedia CampaignPost

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia: “Waspada Perkosaan Disekitar Anda!”

Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia
Deklarasi Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 menyatakan, “Semua orang dilahirkan merdeka
dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan
hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan” dan “Setiap orang berhak
atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini dengan tidak ada
pengecualian apapun, seperti kebebasan ras, warna kulit, jenis kelamin (baca: gender), bahasa,
agama, politik, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun
kedudukan lainnya”.

Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 pada Pasal 3 menyatakan Hak Asasi Manusia sebagai
berikut: “Setiap manusia dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan
sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara dalam semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan
perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan
yang sama di depan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan
kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.”

Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia, pada kenyataannya perempuan tidak menikmati
kebebasan dasar sepenuhnya yang setara dengan laki-laki. Sebagai contoh, seluruh perempuan
di dunia rentan mengalami pelecehan seksual dan perkosaan, baik di rumah maupun di luar
rumah. Catatan Tahunan Komnas Perempuan melaporkan bahwa perkosaan terjadi paling
banyak di lingkungan dekat seperti lingkungan kerja, sekolah, komunitas, relasi pribadi maupun
di dalam keluarga. Perempuan memerlukan upaya berkali lipat untuk menghadapi ancamanancaman
tersebut, apalagi untuk memenuhi hak-haknya. Rintangan terberat adalah perempuan sering disalahkan ketika mengalaminya, dan perkosaan serta pelecehan seksual dianggap hal yang wajar. Ancaman serius tersebut tidak mengenal strata sosial, ekonomi, suku, pendidikan, dan bahkan usia. Anak-anak dan remaja perempuan tidak luput dari ancaman tersebut. Perkosaan bahkan banyak ditemukan berakhir dengan pembunuhan sadis, yang
dilakukan dengan penganiayaan.

Oleh karena itu Hak Asasi Manusia tidak mungkin netral gender (meniadakan persoalan
perempuan). Hak Asasi Perempuan ditetapkan dalam Konvensi mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (The Convention on the Elimination of all Forms of
Discrimination Against Women/CEDAW), yang ditandatangani pada 1979 dalam konferensi
yang diadakan Komisi Kedudukan Perempuan PBB. Indonesia sebagai salah satu negara yang
meratifikasi Konvensi tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang
pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
Masalah perkosaan bahkan merambah di dunia internet melalui aplikasi-aplikasi pribadi yang
mengorbankan banyak perempuan muda menjadi korban revenge porn. Mereka mengalami
ancaman disebarkan konten-konten pribadi di sosial media apabila tidak mematuhi permintaan
penyebarnya. Ancaman-ancaman tersebut justru dilakukan oleh orang terdekat mereka.

Kampanye Global-Nasional 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan
Salah satu mandat Komnas Perempuan adalah meningkatkan kesadaran publik bahwa hak-hak
perempuan adalah hak asasi manusia. Oleh karena itu kekerasan terhadap perempuan adalah
pelanggaran hak asasi manusia. Dalam melaksanakan mandat tersebut, Komnas Perempuan
setiap tahun melakukan kegiatan 16 Hari Anti Kekekerasan terhadap Perempuan (16HAKTP)
mulai tanggal 25 November sampai 10 Desember.

Sejarah kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 Days of Activism Against
Gender Violence) pada awalnya merupakan kampanye internasional untuk mendorong upayaupaya
penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Aktivitas ini sendiri
pertamakali digagas oleh Women’s Global Leadership Institute pada tahun 1991 yang
disponsori oleh Center for Women’s Global Leadership.

Lebih dari 3.700 organisasi dari sekitar 164 negara berpartisipasi dalam kampanye setiap tahun.
UN Women sebagai bagian dari badan organisasi PBB mengadopsi kampanye ini. Dikatakan
bahwa kampanye global ini diperlukan karena sudah terlalu lama masalah kekerasan terhadap
perempuan menjadi impunitas, tidak terdengar dan mengalami stigma. Situasi seperti ini
mengakibatkan kekerasan terhadap perempuan meningkat, UN Women mencantumkan bahwa
satu dari tiga perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan berbasis gender.

Tema Kampanye Tahun 2019
Pada tahun ini UN Women mengumumkan kampanye UNiTE 16 Hari Anti Kekerasan terhadap
Perempuan dengan tema, ” Orange the World: Generation Equality Stands against Rape” yang
mewakili keadaan genting situasi perempuan di berbagai negara. Meskipun waktu dan
konteksnya mungkin berbeda, perempuan dan anak perempuan secara universal mengalami
pemerkosaan, kekerasan seksual, dan pelecehan, baik di masa damai maupun perang (konflik).
Perkosaan berakar pada serangkaian keyakinan, kekuasaan, dan kendali patriarki yang
kompleks yang terus menciptakan lingkungan sosial di mana perkosaan dan pelecehan seksual
dianggap normal. Jumlah pemerkosaan dan serangan seksual yang tepat sangat sulit untuk
dikonfirmasi karena seringnya kebebasan dan kekebalan hukum bagi pelaku, stigma terhadap
para penyintas (korban), dan selanjutnya kebungkaman mereka.

Dalam beberapa tahun terakhir, suara para penyintas dan aktivis, melalui kampanye seperti #
MeToo, #TimesUp, #Niunamenos, #NotOneMore, #BalanceTonPorc, #GerakBersama dan
lainnya, telah menyoroti masalah ini dan telah mencapai puncaknya yang tidak bisa dibungkam
atau diabaikan lagi.
Dalam kampanye global ini, kita semua akan menyerukan kepada masyarakat dari semua
lapisan untuk mengambil sikap menentang pemerkosaan yang menyebar luas. Budaya
perkosaan telah mengelilingi kita.

Di Indonesia, Kampanye 16 HAKTP ini diinisiasi oleh Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti
Kekerasan terhadap Perempuan), lembaga negara hak asasi manusia yang berfokus pada hak hak
perempuan. Keterlibatan Komnas Perempuan tentang kampanye ini telah dimulai sejak
tahun 2003, dengan memfasilitasi pelaksanaan kampanye di wilayah-wilayah yang menjadi
mitra Komnas Perempuan. Hal ini sejalan dengan prinsip kerja dan mandat Komnas Perempuan
yakni untuk bermitra dengan pihak masyarakat serta berperan memfasilitasi upaya terkait
pencegahan dan penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.

Tahun 2016 yang lalu, telah ramai kasus YY yang menjadi korban perkosaan dan penganiayaan
seksual dalam bentuk gang-rape, yang mengakibatkan kematian. YY adalah seorang remaja
perempuan yang kehilangan nyawa dan menjadi banyak perhatian masyarakat maupun
pemerintah di Indonesia. Kasus YY tidak sendirian sebab tahun-tahun berikutnya menyusul
korban-korban lainnya dalam jumlah yang lebih banyak. Data Catatan Tahunan Komnas
Perempuan juga menunjukkan bagaimana kematian perempuan akibat kondisi psikologis
pengalaman perkosaan, diantaranya ada yang mengalami gangguan jiwa, bahkan bunuh diri.
Atas situasi tersebut, Komnas Perempuan pada tahun 2019 mengusung tema Hak Asasi
Perempuan adalah Hak Asasi Manusia: “Waspada Perkosaan Disekitar Anda!” Tema ini untuk
kembali membunyikan alarm baik kepada masyarakat maupun pemerintah untuk tidak abai
pada ancaman perkosaan, yang kini semakin meluas dan dianggap hal yang wajar, serta untuk
memikirkan secara bersama-sama strategi untuk perlindungan perempuan, maupun
penanganan dan pencegahannya. Komnas Perempuan akan menaikkan tema kekerasan
terhadap perempuan di internet sebagai trend pengaduan yang banyak muncul di tahun 2018
dan 2019 yang kaitannya dengan pelecehan seksual dan perkosaan.

Subkomisi Partisipasi Masyarakat,
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan 2019

Comment here