Instituta Hak Asasi Perempuan – Menurut Catatan Akhir Tahun Komnas Perempuan menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan ( KtP ) tahun 2015 sebesar 321.752 kasus.  Jumlah ini meningkat dari catatan tahun sebelumnya yang berjumlah 293.220 kasus. Mayoritas pelaku kekerasan terhadap perempuan adalah laki – laki.  Dari penelitian yang pernah dilakukan oleh  Partner for Prevention (P4P) menjawab bagaimana perilaku laki-laki terkait dengan kekerasan. Hasil temuan di Indonesia cukup mengejutkan meskipun sudah dapat diduga. Prevalensi angka kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki, baik terhadap pasangan maupun non – pasangan cukup tinggi. Sebagai contoh, dalam ranah kekerasan emosi 46,8% –  64,5%, sementara ranah kekerasan seksual 22,3% – 49,2% laki – laki pernah melakukannya.

Jika kita memperhatikan, berita kekerasan terhadap perempuan hadir di depan mata hampir setiap hari. Pembahasannya masih sekedar pelaporan kejadian peristiwa dan penanganannya di ranah hukum. Tak jarang, isi berita dibuat sedemikian rupa sehingga yang justru terkesan mengeksploitasi korban. Pembahasan seputar penanganan trauma perempuan korban tindak kekerasan, baik kekerasan fisik ataupun seksual, justru jarang diungkap dengan lebih jelas. Selain itu korban kekerasan seksual juga mendapatkan berbagai hambatan dalam mengakses keadilan dan pemulihan, baik hambatan personal, sosial budaya, hukum dan politik. Keempatnya saling terkait menentukan tingkat kepercayaan korban untuk mengadu dan melaporkan kasusnya, mendapat keadilan, dan tak kalah penting adalah memulihkan dirinya.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah terbatasnya sumber daya pada organisasi sosial yang memberi pendampingan pada perempuan korban tindak kekerasan. Selama ini, organisasi-organisasi ini bergerak dengan sumber daya yang terbatas. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan membutuhkan kerja bersama dan sinergi dari berbagai komponen masyarakat untuk bergerak secara serentak, baik aktivis hak asasi perempuan, pemerintah, maupun masyarakat secara umum. Sayangnya kebijakan pemerintah juga belum memberikan dukungan bagi keberlanjutan organisasi semacam ini.

Menyikapi persoalan tersebut maka munculah suatu gerakan bersama yang dinamakan K16HAKTP atau Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang merupakan sebuah gerakan global secara bersama untuk mendorong upaya – upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan diseluruh dunia. Gerakan ini diawali sejak 1991 oleh  Women’s Global Leadership Institute.  K16HAKTP tersebut dimulai dari tanggal 25 November yang merupakan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan Sedunia (International Day for the Elimination of Violence against Women) dan berakhir pada  10 Desember yang juga diperingati sebagai  hari Hak Asasi Manusia Sedunia (International Human Rights Day).

Lalu apa yang terjadi dalam rentan waktu 16 hari tersebut? Pemilihan tanggal 25 November sebagai awal kampanya berawal dari peristiwa pembunuhan tiga bersaudari Mirabal, penggiat perempuan yang aktif melawan rejim Rafael Trujillo di Dominika pada tahun 1960.  Sejak tahun 1981, para penggiat perempuan di seluruh dunia memperingati hari kematian mereka yang kemudian ditetapkan oleh Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai Hari Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Sedunia pada tahun 1999.

Tanggal 1 Desember diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia yang  pertama kali dicanangkan dalam konferensi internasional tingkat menteri kesehatan seluruh dunia pada tahun 1988. Hari ini menandai dimulainya kampanye tahunan dalam upaya menggalang dukungan publik serta mengembangkan suatu program yang mencakup kegiatan pencegahan penyebaran HIV/AIDS, serta pendidikan dan penyadaran akan isu-isu seputar permasalahan AIDS.

Tanggal 2 Desember diperingati sebagai Hari Internasional untuk Penghapusan Perbudakan. Hari ini merupakan hari diadopsinya Konvensi PBB mengenai Penindasan terhadap Orang-orang yang diperdagangkan dan eksploitasi terhadap orang lain (UN Convention for the Suppression of the traffic in persons and the Exploitation of other) dalam resolusi Majelis Umum PBB No 317(IV) pada tahun 1949. Konvensi ini merupakan salah satu tonggak perjalanan dalam upaya memberikan perlindungan bagi korban, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, atas kejahatan perdagangan manusia.

Tanggal 3 Desember diperingati sebagai Hari Internasional bagi Penyandang Disabititas. Hari ini merupakan peringatan lahirnya Program Aksi Sedunia bagi Penyandang Disabilitas (the World Programme of Action concerning Disabled Persons). Program aksi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1982 untuk meningkatkan pemahaman publik akan isu mengenai penyandang disabilitas dan juga mambangkitkan kesadaran akan manfaat yang dapat diperoleh, baik oleh masyarakat maupun penyandang disabilitas, dengan mengintegrasikan keberadaan mereka dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Tanggal 5 Desember diperingati sebagai Hari Internasional bagi Sukarelawan. Pada tahun 1985, PBB mengajak organisasi-organisasi dan negara-negara di dunia untuk menyelenggarakan aktivitas bersama sebagai wujud rasa terima kasih dan sekaligus penghargaan kepada orang-orang yang telah memberikan kontribusi amat berarti bagi masyarakat dengan cara mengabdikan hidupnya sebagai sukarelawan.

Tanggal 6 Desember diperingati sebagai Hari Tidak Ada Toleransi bagi Kekerasan terhadap Perempuan. Pada hari ini di tahun 1989, terjadi pembunuhan massal di Universitas Montreal Kanada yang menewaskan 14 mahasiswi dan melukai 13 lainnya (13 diantaranya  perempuan) dengan menggunakan senapan semi otomatis kaliber 223. Pelaku melakukan tindakan tersebut karena percaya bahwa kehadiran para mahasiswi itulah yang menyebabkan dirinya tidak diterima di universitas tersebut. Sebelum pada akhirnya bunuh diri, lelaki ini meninggalkan sepucuk surat yang berisikan kemarahan amat sangat pada para feminis dan juga daftar 19 perempuan terkemuka yang sangat dibencinya.

Dan kampanye diakhiri pada tanggal 10 Desember  yang diperingati sebagai Hari HAM Internasional. Pemilihan hari tersebut sebagai peringatan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 yang saat itu beranggotakan 58 Negara. Pemilihan rentang waktu tersebut merupakan upaya simbolik untuk menghubungkan antara perempuan dan HAM serta menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM.

Dipilihnya rentang waktu tersebut adalah dalam rangka menghubungkan secara simbolik antara kekerasan terhadap perempuan dan HAM, serta menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Dengan adanya kampanye 16HAKTP memiliki tujuan diantaranya meningkatkan pemahaman mengenai kekerasan berbasis jender sebagai isu Hak Asasi Manusia di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional, memperkuat kerja-kerja di tingkat lokal dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, membangun kerjasama yang lebih solid untuk mengupayakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan di tingkat lokal dan internasional, mengembangkan metode-metode yang efektif dalam upaya peningkatan pemahaman publik sebagai strategi perlawanan dalam gerakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, menunjukkan solidaritas kelompok perempuan sedunia dalam melakukan upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta membangun gerakan anti kekerasan terhadap perempuan untuk memperkuat tekanan terhadap pemerintah agar melaksanakan dan mengupayakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dan adanya Sustainable Development Goal, indikator yang spesifik untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan kini masuk dalam prioritas pemerintah yakni indikator ke 5, sehingga diharapkan kasus kekerasan terhadap perempuan dapat diminimalisir.

 

 

Sumber : http://www.komnasperempuan.go.id/kampanye-16-hari-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-3/

 

Share This:

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *