Pernyataan Bersama Aliansi Remaja Biinmafo (ARBI)[1], Teman Belajar Remaja Kupang (TeBe RK)[2] dan Aliansi Satu Visi (ASV)[3][4]

Merespon Kasus Kematian Seorang Mahasiswi di Timor Tengah Utara (TTU)

“Negara Harus Hadir dalam Memberikan Jaminan Perlindungan dan Integrasi Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Komprehensif bagi Remaja, Perempuan dan Anak”

 

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)[5] tahun 2017, menyatakan bahwa setiap 2 jam ada 3 orang perempuan mengalami kekerasan seksual di Indonesia. Situasi tersebut, sayangnya dijawab pemerintah melalui penerbitan 421 Perda dan kebijakan diskriminatif, yang justru menambah kerentanan perempuan, serta menempatkan mereka sebagai korban secara struktural. Produk – produk kebijakan tersebut menjadi alat kontrol negara, yang mengatur tentang cara berpakaian dan pembatasan hak berekspresi, yang berdampak pada tercerabutnya kehidupan perempuan dan remaja perempuan secara utuh sebagai manusia bermartabat. Hal ini tentu saja merupakan sebuah bentuk kekerasan yang dilakukan oleh negara, yang lahir karena ketidakmampuan negara dalam mengenali akar persoalan dari pengalaman perempuan dan remaja perempuan sendiri. Kebijakan yang lahir dari cara pandang naif bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan remaja perempuan, merupakan kesalahan yang harus di tanggung perempuan sendiri, sehingga tubuh dan diri perempuan dan remaja perempuan lah yang harus di atur agar laki – laki tidak “tergoda” untuk memperkosa dan melakukan kekerasan atasnya.

Selama bulan September 2017 yang lalu, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres TTU,  mencatat ada 34 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten TTU. Kasus-kasus ini termasuk diantaranya adalah perkosaan terhadap perempuan, remaja, dan anak-anak. Himpunan data yang diolah oleh ARBI selama tahun 2017, didapatkan kesimpulan bahwa setiap harinya terdapat 3-4 orang remaja di Kabupaten TTU, mengalami kekerasan dalam pacaran (KDP).

Tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan remaja perempuan di Kabupaten TTU, harus segera di jawab dengan upaya – upaya pencegahan komprehensif, yang dibarengi dengan strategi penanganan kasus yang efektif, efisien serta menjamin hak – hak korban secara bermartabat. Akses informasi dan pendidikan seksualitas komprehensif (comprehensive sexuality education), jaminan layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang ramah pada kebutuhan dan hak perempuan dan remaja, serta jaminan mekanisme rujukan yang komprehensif serta efisien bisa menjadi sebuah alternatif solusi yang baik.

Kasus meninggalnya seorang mahasiswi Unimor berusia 18 tahun, yang masih dalam proses penyidikan, telah menjadi sebuah tamparan yang begitu keras bagi ARBI, TeBe RK, ASV dan seluruh komponen masyarakat. Dari portal berita lokal TTU diterangkan bahwa mahasiswi tersebut meninggal dalam keadaan hamil dan diduga kuat telah dibunuh oleh pacarnya. Sebuah kesia – siaan yang seharusnya dapat dicegah, baik oleh seluruh komponen masyarakat dan pemerintah, dengan pendekatan – pendekatan humanis berbasis hak kesehatan seksual dan reproduksi remaja.

Bila saja semua remaja mendapatkan akses informasi dan edukasi seksualitas komperehensif (comprehensive sexuality education), remaja yang sudah aktif secara seksual memiliki akses pada langkah preventif (seks aman dan sehat) guna mencegah kehamilan tidak direncanakan (KTD), serta remaja yang mengalami KTD mendapatkan akses pada konseling dan layanan KTD, maka tentunya situasi tersebut bisa saja dihindari, dalam semangat penghargaan pada martabat kemanusiaan.

Bila saja pemerintah bersedia mengambil langkah nyata guna memastikan integrasi layanan yang menjamin akses informasi dan layanan kesehatan seksual reproduksi melalui pusat layanan kesehatan di setiap wilayah, maka tidak akan ada remaja yang harus berakhir pada kekerasan, penderitaan serta kematian. Tentunya langkah nyata yang dimaksud adalah kebijakan dan program yang dapat mencegah segala bentuk kekerasan berbasis gender dan seksualitas (KBGS)

Oleh karena itu, kami, Aliansi Remaja Biinmafo (ARBI), Teman Belajar Remaja Kupang (TeBe RK) dan Aliansi Satu Visi (ASV)  mengajukan pernyataan sikap dan tuntutan sebagai berikut:

  1. Menolak segala bentuk kekerasan berbasis gender dan seksualitas terhadap semua golongan baik perempuan, remaja dan anak-anak dengan beragam latar belakang dan identitas.
  2. Mendesak negara untuk hadir dalam memberikan perlindungan kepada seluruh kelompok perempuan, remaja perempuan dan anak – anak, dengan penerbitan kebijakan yang melindungi perempuan, remaja perempuan dan anak – anak, yang berlandaskan pada prinsip – prinsip HAM dan CEDAW[6].
  3. Mendorong pemerintah untuk segera memberikan layanan pendidikan seksualitas komprehensif (CSE), Layanan kesehatan seksual dan reproduksi ramah remaja, serta mekanisme rujukan yang terintegrasi secara efektif dan efisien.
  4. Mengajak seluruh remaja untuk berperan aktif dalam mencari informasi kesehatan seksualitas komprehensif, mengakses layanan kesehatan seksual dan reproduksi ramah remaja, serta membangun semangat persaudaraan dalam pencegahan dan penanganan kasus – kasus yang berkaitan dengan HKSR remaja.
  5. Mengajak seluruh komponen masyarakat, tokoh agama, orangtua dan para tokoh adat untuk memastikan jaminan informasi seksualitas komprehensif, layanan kesehatan seksual dan reproduksi ramah remaja, serta terlibat aktif dalam membangun mekanisme rujukan dengan tetap mempertimbangkan prinsip – prinsip Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi Remaja, Hak Anak, Hak Asasi Perempuan serta Hak Asasi Manusia.

Kefamenanu, 14 November 2017

Narahubung:

  • Yoseph L. Naisumu (ARBI), 0812-4617-9554
  • Ananius Donatus D. Rure (TeBe RK), 0852-5338-0376
  • Mesry Merianty Tefa (IHAP), 0853-3341-8592
  • Elisabeth Widyastuti (ASV), 081-5661-2100

[1] Aliansi Remaja Biinmafo (ARBI) adalah jaringan orang muda lintas identitas di Kabupaten Timor Tengah Utara, yang memiliki concern dalam mendorong pemenuhan HKSR Remaja.

[2] Teman Belajar Rema Kupang (TeBe RK) adalah jaringan orang muda lintas identitas di Kota Kupang, yang bertujuan untuk memastikan jaminan pemenuhan HKSR bagi remaja.

[3] Aliansi Satu Visi (ASV), adalah jaringan advokasi di tingkat Nasional yang bertujuan untuk memastikan pemenuhan HKSR bagi remaja, perempuan dan kelompok minoritas lainnya. www.satuvisi.org

[4] ASV beranggotakan PKBI Jambi, SIKOK (Jambi), WCC Cahaya Perempuan (Bengkulu), Mitra Aksi (Jambi), PKBI Lampung, PKBI DKI Jakarta, Aliansi Remaja Independent (Jakarta), PMI Jakarta Timur, Yayasan Pelita Ilmu (Jakarta), Rutgers WPF Indonesia (Jakarta), Ardhanary Institute (Jakarta), GWL Ina (Jakarta), Rahima (Jakarta), Yayasan Pulih (Jakarta), PKBI Jawa Tengah, PKBI DIY, Rifka Annisa (Yogyakarta), CD Bethesda (Yogyakarta), PKBI Jawa Timur, PKBI Bali, PKBI Papua, IHAP (NTT).

[5] Komnas Perempuan. 2017. Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2017, (online), https://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2017, diakses pada 7 November 2017).

[6] International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), adalah sebuah kesepakatan internasional untum memastikan jaminan Hak Asasi Manusia pada kelompok perempuan, yang selama ini mendapatkan kekerasan dan diskriminasi atas dasar jenis kelamin dan identitas gendernya. Sampai dengan Juni 2007, tercatat ada 185 negara yang menandatangani konvensi, dan bertanggung jawab untuk melakukan ratifikasi dalam kebijakab nasional mereka, termasuk Indonesia.

 

[wpdevart_like_box profile_id=”https://www.facebook.com/ihap.indonesia/” connections=”6″ width=”300″ height=”550″ header=”0″ locale=”en_US”]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *