PERNYATAAN SIKAP

Aliansi Satu Visi Menolak Tes Keperawanan Sebagai Solusi Pencegahan Perceraian
(Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia jilid 3, bab V tentang “Membangun Rumah Tangga Bahagia” oleh Dr. Binsar M. Gultom)

Kami Aliansi Satu Visi, yang bekerja untuk pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) Remaja, merasa perlu untuk mengkritisi tulisan bapak Dr. Binsar M. Gultom dalam bukunya yang berjudul: Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia jilid 3, bab V tentang “Membangun Rumah Tangga Bahagia” halaman 189-216. Terbitan PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.

Dalam buku tersebut, pada halaman 192-195 mengenai Trend Perceraian dan Solusinya, bapak Dr. Binsar M. Gultom menyatakan bahwa secara faktual alasan perceraian yang ditemukan di persidangan kebanyakan adalah karena pasangan menikah berusia muda, tidak mengerti arti perkawinan, masalah ekonomi dan pendidikan yang rendah. Untuk itu, sebagai solusinya, menurut pandangan bapak Dr. Binsar M. Gultom, perlu dilakukan:

1. Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait dengan syarat-syarat usia perkawinan, yaitu dengan menaikan batasan usia perkawinan dari usia 16 tahun untuk perempuan menjadi minimal 21 tahun dan 19 tahun untuk laki-laki menjadi minimal 25 tahun, dengan syarat salah satu pihak telah memiliki penghasilan tetap.

Kami mengapresiasi dan mendukung usulan bapak mengenai pentingnya menaikan syarat-syarat usia menikah menjadi minimal 21 tahun untuk perempuan dan minimal 25 tahun untuk laki-laki, mengingat pernikahan anak melanggar hak-hak anak yang diatur dalam pasal 1 ayat 3, pasal 24 b ayat 2, pasal 8 c ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

2. Sedangkan usulan bapak mengenai “Tes Keperawanan” (halaman 194-195) sebagai pencegahan terjadinya perpecahan dalam rumah tangga, kami sangat tidak bersepakat, karena tes keperawanan adalah tindakan represif terhadap perempuan yang melukai rasa kemanusiaan dan merendahkan perempuan. Tes keperawanan bukanlah solusi pencegahan perceraian justru menjadi akar dari lahirnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perpecahan pernikahan.

Oleh karena itu, Aliansi Satu Visi (ASV), jaringan yang beranggotakan 22 organisasi menyatakan sikap:

1. ASV menolak usulan tes keperawanan yang diusulkan oleh bapak Dr. Binsar M. Gultom dalam buku Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia jilid 3, bab V tentang “Membangun Rumah Tangga Bahagia” halaman 189-216. Terbitan PT Gramedia Pustaka Utama, 2017, mengingat kebijakan tes keperawanan mencakup dua jenis pelanggaran. Pertama terkait konvensi internasional, khususnya Konvensi Anti Penyiksaan. Kedua, pelanggaran Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan yang prinsip-prinsipnya sudah termuat dalam UUD 1945 pasal 28 ayat (1) dan (2).

2. ASV meminta klarifikasi dan revisi pada buku tersebut terkait tes keperawanan kepada bapak Dr. Binsar M. Gultom.

3. Mendukung Pernyataan Pimpinan Ombusdman, Ibu Ninik Rahayu agar buku bapak Dr. Binsar M. Gultom berjudul Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia jilid 3 ditarik dari peredaran oleh PT Gramedia Pustaka Utama, hingga proses revisi dilakukan, karena mengandung kesalahan fatal yang merugikan perempuan.

Jakarta, 12 September 2017

Aliansi Satu Visi
Anggota ASV : WCC Cahaya Perempuan, Mitra Aksi, SIKOK, PKBI Lampung, Yayasan Pelita Ilmu, Rifka Annisa, PKBI DKI Jakarta, PKBI DIY, Ardhanary Institute, GWL- INA, RAHIMA, PKBI Jawa Timur, ARI (Aliansi Remaja Independen), PKBI Papua, PKBI Jambi, Rutgers WPF, CD Batesda, Yayasan Pulih, PMI Jakarta Timur, IHAP, PKBI Jawa Tengah dan PKBI Bali

Narahubung:
Elisabet Widyastuti: 08156672100
Bonitha Merlina: 0812 98168318
Agustine: 0818808076

Share This:

PERNYATAAN SIKAP Aliansi Satu Visi Menolak Tes Keperawanan Sebagai Solusi Pencegahan Perceraian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *