AdvocacyMedia CampaignPress Release

PERNYATAAN SIKAP ALIANSI SATU VISI UNTUK HKSR REMAJA

Mendesak RUU penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS)
untuk Segera Disahkan
Jakarta, 7 Juli 2020

Aliansi Satu Visi (ASV) untuk Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi adalah
jaringan kerja organisasi yang bekerja bersama melakukan advokasi pemenuhan hak
kesehatan seksual dan reproduksi. ASV beranggotan 20 organisasi yang fokus bekerja di isu
Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual (KBGS) dan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi
(HKSR). Dengan 2 fokus isu ini sebagai inti advokasi, ASV terlibat aktif di dalam jaringan
advokasi penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dengan mendorong
disahkannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) oleh
Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI).
Oleh karena itu, ASV menyesalkan sikap DPR RI yang kembali menunda pembahasan atas
Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU–PKS) dengan
alasan untuk mengurangi target legislasi dalam pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun
2020. sejak diajukan sebagai rancangan undang-undang pada 2017 dan masuk prolegnas
pada 2018, penundaan pembahasan RUU-PKS ini sudah dilakukan berulang kali. Hal ini
membuktikan bahwa DPR RI tidak bersungguh-sungguh berkomitmen untuk membahas
RUU–PKS serta tidak sensitif melihat fakta tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia
sebagai situasi darurat kekerasan seksual yang perlu penanganan hukum secara khusus.

Mengapa ASV memandang penting disegerakannya pembahasan dan pengesahan RUUPKS?

1. Jumlah perempuan dan remaja perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual di
Indonesia meningkat terus setiap tahunnya.
– Berdasarkan data yang didokumentasikan oleh Komnas Perempuan selama 12 tahun
(2007-2019), Catahu Komnas Perempuan merekam kenaikan kasus kekerasan seksual
hingga 792 persen atau hampir 8 kali lipat. Dalam Catatan Akhir Tahun (Catahu)
Komnas perempuan 2020, terdapat 4.898 laporan kasus kekerasan seksual sepanjang
tahun 2019.
– Data terbaru tahun 2019 untuk kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik
dan komunitas, tercatat 58% merupakan kekerasan seksual, yakni pencabulan (531
kasus), perkosaan (715 kasus) dan pelecehan seksual (520 kasus). Sementara itu,
persetubuhan sebanyak 176 kasus, dan sisanya percobaan pemerkosaan dan
persetubuhan. Ini artinya dalam 4 jam setidaknya ada 1 perempuan mengalami
kekerasan seksual.
– Sedangkan berdasarkan data BPS pada 2018, tercatat jumlah kasus perkosaan
mencapai 1.288 kasus, pencabulan tercatat 3.970 kasus dan kekerasan seksual
tercatat 5.247 kasus.
– Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja Tahun 2018 yang dilakukan oleh
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPAP)
menunjukkan bahwa bahwa 1 dari 17 anak laki-laki dan 1 dari 11 anak perempuan
pernah mengalami kekerasan seksual. Anak tidak hanya menjadi korban, tap juga
pelaku kekerasan. Pelaku kekerasan seksual baik kontak ataupun non kontak paling
banyak dilaporkan adalah teman atau sebayanya (47%-73%) dan sekitar 12%-29%
pacar menjadi pelaku kekerasan seksual.
– Selama pandemi Covid-19, kekerasan seksual meningkat, hal ini didasarkan pada data
LBH APIK yang mencatat kenaikan sebesar 300% atau 3 kali lipat dari biasanya.

2. Organisasi-organisasi anggota ASV yang bekerja melakukan pendampingan psikologis,
hukum dan layanan HKSR bagai korban kekerasan seksual mendokumentasikan dampak
hukum, psikologis dan kesehatan seksual/reproduksi korban kekerasan seksual sebagai
berikut:
– Data pendampingan hukum: kasus kekerasan seksual sangat sulit diproses secara
hukum karena definisi kekerasan seksual dan unsur-unsur pidana dalam KUHP sangat
terbatas sehingga tidak menjamin perlindungan bagi hak korban kekerasan seksual.
Oleh karena itu, pelaporan kasus kekerasan seksual, banyak yang berhenti hanya
sampai tingkat kepolisian. Dalam catatan Komnas Perempuan, dari 13.611 sekitar 22%
dari jumlah total kasus yang diterima Lembaga layanan diproses sampai tingkat
pengadilan. Konteks-konteks khusus dari latar belakang korban, seperti disabilitas,
lokasi geografis, maupun ragam kekerasan yang tidak memiliki payung hukum
menyebabkan halangan-halangan tersebut semakin nyata. Data dari Cahaya
Perempuan WCC dan Rifka Anissa mencatat tidak ada kasus kekerasan seksual yang
dilanjutkan ke ranah hukum sepanjang 2020.
– Data pendampingan psikologis: kekerasan seksual berdampak pada Kesehatan mental
korban, mulai diantaranya korban mengalami trauma yang mendalam karena
dipersalahkan dan dianggap aib keluarga, korban mengisolasi diri, hingga banyak yang
akhirnya menjadi depresi dan keinginan untuk melakukan tindakan bunuh diri. Data
Rifka Annisa pada Januari-Mei 2020 terdapat 279 kasus kekerasan terhadap
perempuan 53 kasus diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual yang dilaporkan
dan didampingi. Cahaya Perempuan WCC Bengkulu mencatat 48 kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak perempuan dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, 11
diantaranya adalah kasus kekerasan seksual dengan 80% kasus terjadi pada usia anak.
– Data layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi (KSR): korban kekerasan seksual yang
mengakses layanan KSR organisasi anggota ASV kebanyakan yang mengalami
persoalan KSR, diantaranya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan (KTD),
kerusakan pada organ reproduksi, terpapar Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV.
Data dari Cahaya Perempuan WCC mencatat ada 2 kasus kekerasan seksual berakhir
pada terjadinya kehamilan tidak diinginkan.

3. Peraturan Perundangan saat ini belum bisa mengakomodir fakta kekerasan seksual di
masyarakat
Dalam KUHAP, pembuktian kasus kekerasan seksual diperlakukan sama dengan tindak
pidana umum lainnya padahal kekerasan seksual yang umumnya menyasar kelompok
rentan (perempuan dan anak) membutuhkan penanganan khusus. KUHAP juga belum
sepenuhnya mampu merespon fakta kekerasan seksual yang berkembang di masyarakat
seperti kasus pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan
aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual
dan penyiksaan seksual. RUU PKS mengatur penghapusan segala bentuk kekerasan
seksual tersebut harus dimulai dari pencegahan, penanganan kasus, pemidanaan dan
penindakan terhadap pelaku, pemulihan dan perlindungan untuk korban, keluarga dan
saksi.

4. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak hanya memidana pelaku kekerasan seksual
namun juga memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban.
RUU PKS berupaya mengoreksi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
berlaku yang belum memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban, keluarga
korban, dan saksi. RUU PKS mengatur bahwa pemulihan korban harus dilakukan
secara multidisiplin, terkoordinasi dan berkelanjutan untuk memastikan Hak-hak atas
perlindungan dan pemulihan bagi korban dijamin sejak proses pelaporan kasus,
pemeriksaan, persidangan, hingga pasca persidangan. Namun, pemulihan korban
tidak hanya untuk mempersiapkan korban menghadapi proses hukum, tetapi
pemulihan harus mencakup keseluruhan aspek kehidupan korban agar korban dapat
kembali menikmati hidupnya secara bermartabat dan sejahtera.

5. Temuan ASV tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari negara sebagai tanggung
jawabnya dalam memberi perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan,
terutama kebijakan yang menyangkut kekerasan seksual, baik dalam hal pencegahan,
perlindungan, maupun penanganan, untuk menciptakan ruang aman bagi perempuan dan
anak perempuan.
ASV mendesak agar:

1. DPR RI membatalkan pencabutan RUU P-KS dari prolegnas prioritas dan melakukan
pembahasan RUU-PKS dengan mendengarkan masukan dari organisasi masyarakat
sipil untuk menyegerakan pengesahan RUU-PKS;

2. DPR RI untuk melakukan jajak pendapat dengan Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Anak, ahli hukum dan pendamping korban kekerasan seksual untuk
memastikan terakomodirnya kebutuhan korban kekerasan seksual;

3. Pemerintah untuk mendukung pembahasan RUU-PKS dengan mendesak DPR RI untuk
memprioritaskan pembahasan RUU-PKS;
ASV mengajak agar:
1. Masyarakat sipil mengawal dan memastikan pembahasan RUU-PKS di Prolegnas
sebagai wujud partisipasi aktif warga dalam pemerintahan.
Narasumber:
1. Komang Sutrisna, SH (Direktur Eksekutif PKBI Bali, Ketua Pengurus ASV)
2. Defirentia One Muharomah (Direktur Eksekutif Rifka Annisa, Anggota ASV)
Narahubung:
RR Sri Agustin, SH, MH,
Fika Febriana, Amd. Keb (+6282115221010)
Aliansi Satu Visi untuk Pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi
1. Aliansi Remaja Independen
2. Ardhanary Institute
3. Cahaya Perempuan WCC
4. CD Bethesda
5. GWL-INA
6. Instituta Hak Asasi Perempuan (IHAP)
7. Sikok Jambi
8. PKBI Bali
9. PKBI DI Yogyakarta
10. PKBI DKI Jakarta
11. PBKI Jambi
12. PKBI Jawa Tengah
13. PKBI Jawa Timur
14. PKBI Lampung
15. PKBI Papua
16. PMI Jakarta Timur
17. Rifka Annisa
18. Rutgers WPF Indonesia
19. Yayasan Pelita Ilmu
20. Yayasan Pulih

Comment here