Latar Belakang

Upaya penegakkan hak-hak asasi perempuan di Indonesia telah lama diperjuangkan, di antaranya dengan bersepakat untuk meratifikasiConvention of Elimination Discrimation Againts Women (CEDAW) pada tahun 1979, mengadopsi International Conference on Population Development (ICPD) Plan of Action pada tahun 1994 serta berkomitmen dalam pencapaian Millenium Development Goal’s (MDG’s) pada tahun 2000. Namun demikian, praktek diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan masih terus berlangsung. Pada tahun 2011 Komnas Perempuan bahkan menemukan sekitar 207 kebijakan yang diskriminatif. Temuan pada tahun 2012 menunjukkan bahwa kekerasan dan pemiskinan terhadap perempuan di Indonesia berhubungan dengan dan berbasis pada anggapan perempuan sebagai properti dan komoditi, sebagai alat pelanggeng reproduksi sosial, pengabaian perempuan berbasis kelas, dampak intervensi pasar/capital terhadap perempuan dan mengecilkan peran perempuan sebagai penjaga pangan.
         Kesadaran yang muncul dalam Musyawarah Anggota IHAP pada tanggal 25 Agustus 2012, untuk memajukan gerakan hak asasi perempuan, telah memandatkan IHAP untuk menyusun dan menetapkan kembali rencana strategis lima tahunan organisasi untuk sebuah
 
VISI
“Terwujudnya Masyarakat Demokratis yang Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) Khususnya Hak Asasi Perempuan (HAP) dan Keadilan Gender”
 
MISI
  1. Meningkatkan kesadaran, perilaku dan kontrol publik terhadap perwujudan hak asasi perempuan melalui pendidikan masyarakat dan pengorganisasian
  2. Mendorong terciptanya perubahan kebijakan negara yang adil gender dan menjunjung hak asasi perempuan serta pelaksanaannya.



Share This: